Siswa di Bandung Dilarang Ikut Ujian, Diduga Pelanggaran Prosedur

 Berikut ini informasi lengkap mengenai kasus viral terkait siswa dilarang ikut ujian di Bandung karena belum menyelesaikan administrasi:

---

🚫 1. Kronologi Kejadian

• Terjadi di SMK/SMA Puragabaya, Jalan H. Yasin, Terusan Pasteur, Bandung, pada Rabu, 11 Juni 2025.

• Sejumlah siswa tidak diizinkan mengikuti Ujian Akhir Semester karena belum melunasi SPP dan uang ujian. Mereka menunggu di luar kelas meski sudah masuk seragam dan tiba tepat waktu (matainvestigasi.com).

---

📌 2. Pelanggaran Aturan

• PP No. 48/2008 Pasal 52 menyatakan bahwa urusan administrasi tidak boleh menjadi hambatan dalam pelaksanaan akademik siswa.

• Praktik ini dikritik oleh pemerhati pendidikan karena dapat memberikan trauma dan melanggar hak siswa untuk belajar (matainvestigasi.com).

---

🏫 3. Tanggapan Dinas Pendidikan

• Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) menegaskan bahwa Pemprov telah menyediakan dana BOS dan BPMU untuk membantu biaya pendidikan, sehingga sekolah negeri maupun swasta tidak boleh menahan hak siswa atas dasar tunggakan administrasi (bandungberita.com).

• Dinas akan memanggil pihak sekolah dan provinsi serta membentuk tim investigasi untuk meninjau praktik pungutan dan memastikan hak siswa terpenuhi (matainvestigasi.com).

---

✅ 4. Dampak pada Siswa

• Siswa tersebut dipaksa tinggal di luar ruang ujian dan kehilangan kesempatan mengerjakan karena waktunya habis.

• Ini dinilai sebagai bentuk diskriminasi dan intimidasi, membebani kondisi psikologis siswa saat ujian (pojoksatu.id, bidiknews.co.id).

---

🔎 Ringkasan

Aspek	Informasi
Sekolah	SMK/SMA Puragabaya, Bandung
Masalah	Siswa tidak diizinkan ujian karena tunggakan administrasi
Aturan yang Dilanggar	PP 48/2008 Pasal 52
Tanggapan Pemda	Investigasi, panggil sekolah, tim verifikasi
Konsekuensi Siswa	Kehilangan hak ujian, mengalami tekanan

---

📍 Kesimpulan:
Tindakan menahan siswa karena tunggakan administrasi merupakan pelanggaran hukum dan aturan pendidikan. Pemprov Jabar dan Disdik sedang mengambil langkah hukum dan administratif untuk mencegah hal serupa terjadi lagi.